Siswa jenjang SMA tahun depan akan dapat memilih mata pelajaran sendiri
sesuai dengan minatnya masing-masing. Pola ini akan serupa dengan yang
diterapkan di jenjang perguruan tinggi.
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, saat ini siswa SMA masih terjebak tiga kelompok yakni jurusan IPA, IPS dan Bahasa.
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, saat ini siswa SMA masih terjebak tiga kelompok yakni jurusan IPA, IPS dan Bahasa.
Namun dalam kurikulum tahun depan, penjurusan ini akan dihilangkan dan
diganti dengan kelompok peminatan. Ini artinya siswa yang memilih
jurusan IPA boleh mengambil mata pelajaran dari jurusan IPS seperti
Ekonomi, Sosiologi, Akuntansi dan Sejarah dan begitu pula sebaliknya
dengan jurusan IPS dan Bahasa.
Namun pembebasan pilih mata pelajaran diakui Hamid masih belum final karena saat ini revisi kurikulum masih dalam tahap uji publik. "Hampir seluruh sekolah sudah online. Kalau mereka tidak setuju dengan kelompok peminatan, maka silakan beri usulan. Kami dorong ke peminatan karena tidak tertutup kemungkinan anak yang sudah masuk IPA tertarik pelajaran Ekonomi. Padahal anak IPA bagus juga jika mempelajari masalah ekonomi dan sosial sambil memperkuat kemampuan bahasanya," kata Hamid di gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (3/12/2012).
Hamid menerangkan, kementerian melihat sarana prasana di sekolah perkotaan sudah bagus dan juga kebutuhan gurunya sudah terjamin sehingga wacana kelompok peminatan ini tidak akan terkendala. Berbeda dengan sekolah di perbatasan dan daerah terpencil yang masih butuh intervensi dari pemerintah maka tidak akan semudah itu melakukan kelompok peminatan di sekolah masing-masing.
Jika memang wacana ini terlaksana, ujarnya, pemerintah tidak akan tinggal diam karena konsekuensinya harus ada penambahan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penambahan fasilitas itu akan dilihat bukan dari jumlah sekolahnya melainkan jumlah rombongan belajarnya. Selain itu pemerintah akan menambah jumlah guru. Konsekuensinya, jumlah guru mata pelajaran yang tidak diminati siswa akan dikurangi. Namun hal ini akan dibahas lebih lanjut agar tidak menimbulkan konflik pada guru-guru tersebut.
Pada dasarnya, urai Politikus dari Fraksi Golkar ini, dewan meminta agar pemerintah menyusun kurikulum yang tidak membebani sisi kemandirian dan kemampuan siswa. Oleh karena dia meminta pemerintah dan DPR bersama-sama menyusun perubahan kurikulum ini yang sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. “Keinginan publik ini harus tertampung semua. Jangan pemerintah membuat sendiri aturan yang ada sementara guru dan siswanya sendiri tidak siap," jelasnya.
Anggota Tim Inti pada Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013 Said Hamid Hasan menerangkan, kelompok peminatan ini memang diperlukan karena kurikulum di SMA nanti siswa akan mengampu mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Oleh karena itu akan nada pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti siswa. hal ini akan berdampak pada penambahan satu jam mata pelajaran per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran ini. "Standar kompetensi siswa SMA harus memiliki kemampuan pikir dan tindakan yang efektif dan kreatif. terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri," tutur Pengamat Pendidikan dari UPI ini. (okezone/3/12/12)
Namun pembebasan pilih mata pelajaran diakui Hamid masih belum final karena saat ini revisi kurikulum masih dalam tahap uji publik. "Hampir seluruh sekolah sudah online. Kalau mereka tidak setuju dengan kelompok peminatan, maka silakan beri usulan. Kami dorong ke peminatan karena tidak tertutup kemungkinan anak yang sudah masuk IPA tertarik pelajaran Ekonomi. Padahal anak IPA bagus juga jika mempelajari masalah ekonomi dan sosial sambil memperkuat kemampuan bahasanya," kata Hamid di gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (3/12/2012).
Hamid menerangkan, kementerian melihat sarana prasana di sekolah perkotaan sudah bagus dan juga kebutuhan gurunya sudah terjamin sehingga wacana kelompok peminatan ini tidak akan terkendala. Berbeda dengan sekolah di perbatasan dan daerah terpencil yang masih butuh intervensi dari pemerintah maka tidak akan semudah itu melakukan kelompok peminatan di sekolah masing-masing.
Jika memang wacana ini terlaksana, ujarnya, pemerintah tidak akan tinggal diam karena konsekuensinya harus ada penambahan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penambahan fasilitas itu akan dilihat bukan dari jumlah sekolahnya melainkan jumlah rombongan belajarnya. Selain itu pemerintah akan menambah jumlah guru. Konsekuensinya, jumlah guru mata pelajaran yang tidak diminati siswa akan dikurangi. Namun hal ini akan dibahas lebih lanjut agar tidak menimbulkan konflik pada guru-guru tersebut.
Pada dasarnya, urai Politikus dari Fraksi Golkar ini, dewan meminta agar pemerintah menyusun kurikulum yang tidak membebani sisi kemandirian dan kemampuan siswa. Oleh karena dia meminta pemerintah dan DPR bersama-sama menyusun perubahan kurikulum ini yang sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. “Keinginan publik ini harus tertampung semua. Jangan pemerintah membuat sendiri aturan yang ada sementara guru dan siswanya sendiri tidak siap," jelasnya.
Anggota Tim Inti pada Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013 Said Hamid Hasan menerangkan, kelompok peminatan ini memang diperlukan karena kurikulum di SMA nanti siswa akan mengampu mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Oleh karena itu akan nada pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti siswa. hal ini akan berdampak pada penambahan satu jam mata pelajaran per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran ini. "Standar kompetensi siswa SMA harus memiliki kemampuan pikir dan tindakan yang efektif dan kreatif. terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri," tutur Pengamat Pendidikan dari UPI ini. (okezone/3/12/12)
0 komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar yang sopan dan tidak SARA.
Terimakasih.